Tidak Becus, Harusnya Presiden Copot Menteri Perhubungan

JAKARTA – Kemampuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin lembaganya mulai disorot publik. BKS — begitu panggilan akrabnya — dianggap tidak mampu alias tidak becus. Bukan hanya masalah kecelakaan pesawat, bus dan kereta, lembaga yang dipimpin mantan Dirut Angkasa Pura itu juga sarat korupsi.

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi segera memecat Budi Karya Sumadi.

“Menteri tolol begini masih saja dipertahankan Pak Jokowi,” kata seorang Euis (33) keluarga korban KRL 1722 pengguna kereta api jurusan Bogor yang terguling di Kebon Pedes, Bogor.

Ramai diberitakan, KRL KA 1722 relasi Jatinegara-Bogor terguling di Kebon Pedes, Kota Bogor, dan menyebabkan korban luka-luka. Total korban luka menjadi 17 orang.

“Seluruh korban telah dievakuasi dari kereta. Korban yang dievakuasi berada dalam kondisi luka-luka. Hingga pukul 12.10 WIB, tercatat jumlah korban luka mencapai 17 orang,” kata VP Komunikasi Perusahaan PT KCI Eva Chairunisa dalam keterangannya, Minggu (10/3/2019).

Sementara itu, proyek kereta api ringan cepat atau Light rail transit (LRT) mulai dilirik komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mega proyek senilai Rp10,9 Triliun itu diduga bermasalah, lantaran uang besar APBN yang diharapkan memberikan keuntungan Negara justru merugi.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, sesuai SOP, KPK pasti akan menindaklanjuti setiap ada data korupsi yang diketemukan pada saat melakukan kegiatan penggeledahan Waskita Karya

Apalagi, sesuai janji pimpinan KPK akan memprioritaskan korupsi di sektor infrastruktur.

“Dugaan korupsi proyek LRT Palembang sudah masuk dalam radar KPK sejak lama,” kata Laode kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun lalu juga tepatnya Oktober 2018, pesawat Lion Air JT 610 beberapa waktu lalu membawa dampak tersendiri bagi masyarakat.

Sebelumnya kecelakaan Lion Air terjadi di perairan Karawang, Jawa Barat. Pesawat Lion Air JT-610 PK-LQP rute Soekarno-Hatta-Pangkalpinang mengalami kecelakaan.

Tak sedikit yang mengalami trauma dan memilih alternatif maskapai lain untuk urusan perjalanan jalur udara.

Tewasnya 27 penumpang dalan kecelakaan bus pariwisata Premium Passion dengan nomor polisi F 7959 AA, di Tanjakan Emen, Jawa Barat, Sabtu (10/2) lalu, menimbulkan reaksi keras dari Azas Tigor Nainggolan.

Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) itu mengatakan ini merupakan kegagalan dari jajaran Kementerian Perhubungan.

“Berhubung kejadian kecelakaan lalu lintas seperti ini sudah sering terjadi, tak bisa dipungkiri ini merupakan kegagalan jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan membiarkan pengulangan terus menerus jatuhnya korban nyawa,” ujar Tigor, melalui pesan singkat, Senin (11/2/2018).

Ia pun menyebut perlunya dilakukan evaluasi dan pergantian terhadap jajaran pejabat Kemenhub yang bertanggung jawab dalam pengawasan kelaikan kendaraan angkutan umum.

Secara khusus, Tigor juga meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Dikarenakan telah gagal mengkordinir jajarannya agar membangun layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 138 ayat 1 & 2 UU nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tigor merujuk kepada kecelakaan-kecelakaan lain, seperti setahun lalu di 2017 menjelang hari raya Lebaran, juga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas sejenis di jalur Puncak, Jawa Barat.

Menurutnya, kejadiannya hampir sama yakni dikarenakan kondisi bus yang tidak laik jalan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi rem bus yang tidak laik atau rem blong.

Tigor menjelaskan beroperasinya kendaraan yang tidak laik ini disebabkan pihak perusahaan angkutan umum, seperti PO Pariwisata yang tidak menerapkan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umumnya.

Namun, itu semua dikarenakan tidak adanya pengawasan lapangan dari pihak pemerintah.

“Keberanian para PO Pariwisata mengoperasikan kendaraan tidak layak juga dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah. Sampai saat ini pemerintah tidak pernah melakukan pencabutan izin usaha atau menutup perusahaan PO yang melanggar, atau kendaraannya tidak beroperasi dengan baik dan terjadi kecelakaan,” katanya.

Jadi untuk mencegah kembali terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat bus pariwisata yang tidak laik beroperasi, Tigor meminta pemerintah untuk melakukan tiga hal, antara lain :

1. Melakukan pengawasan ketat kondisi kelaikan kendaraan angkutan umum di lapangan,

2. Melakukan pemberian sanksi tegas dengan menutup perusahaan atau PO atau operator angkutan umum yang melanggar hukum, seperti kelaikan kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,

3. Membuat informasi daftar PO Pariwisata yang baik pada laman resmi (web site) kementrian Perhubungan yang dapat diakses masyarakat pengguna atau penyewa bus pariwisata. (Dedi)

banner 468x60

Subscribe

No Responses

Leave a Reply